President Director & CEO Indosat Ooredoo Chris Kanter menilai harga yang dipasang PT Tower Bersama Infrastructure (TBIH) Tbk. untuk melangsungkan perangkat pasif di jalur operasional Mass Rapid Transit (MRT) fase I terlampau mahal.
Kereta MRT - Bisnis.com/Andhika
JAKARTA, INDONESIA - President Director & CEO Indosat Ooredoo Chris Kanter menilai harga yang dipasang PT Tower Bersama Infrastructure (TBIH) Tbk. untuk melangsungkan perangkat pasif di jalur operasional Mass Rapid Transit (MRT) fase I terlampau mahal.
Dia mengatakan, tidak seharusnya harga pemasangan perlengkapan pasif di jalur MRT senilai Rp600 juta per bulan. Menurutnya, harga pemasangan perlengkapan pasif dibawah angka tersebut.
"Bukan kemahalan [lagi], tapi paling mahal. Jelas tidak dapat lah, ini kan pelayanan publik. Bahwa terdapat investasi, masa dirugikan harus sama-sama untung," kata Chris di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Chris pun menyarankan supaya pihak TBIG mempertimbangkan pulang tarif yang ditawarkan untuk operator seluler, menilik jumlah stasiun yang dilalui hanya enam stasiun dibagian terowongan saja.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berharap supaya penumpang MRT bisa mengakses jaringan telekomunikasi dari semua operator laksana di Singapura.
Rudiantara menjelaskan di Singapura penumpang MRT dapat menikmati jaringan seluler dari semua operator, meskipun kereta sedang sedang di dalam terowongan.
"Masyarakat awam termasuk laksana saya bercita-cita bisa komunikasi di terowongan MRT atau stasiun-stasiun. Jadi tidak lain di Singapura, mereka telah bisa," kata Rudiantara.
Dia menerangkan, tidak adanya jaringan di dalam terowongan MRT diakibatkan tidak tidak sedikit operator seluler yang berivenstasi di area operasional MRT fase I.
Rudi menuliskan idealnya semua operator seluler mempunyai jaringan di terowongan MRT. Pasalnya, sampai saat ini baru Telkomsel yang jaringannya menjangkau sampai terowongan MRT.
"Yang sangat bagus yang ada seluruh (operator). Kalau nanti siapa yang menggunakan silakan bicara ke pasar. Kalau nanti operator tidak investasi di sana yakni konsekuensi dari MRT tidak dapat menyediakan layanan masyarakat," kata Rudiantara.
Meski demikian, lanjutnya, Kemkominfo tidak bisa mencampuri ketersediaan jaringan seluler di area MRT fase I. Alasannya, pengadaan jaringan sehubungan dengan percakapan business to business (B2B) antara pengelola MRT, pelaksana infrastruktur telekomunikasi dengan semua operator seluler.
"Sebetulnya tersebut B2B dasarnya antara pengelola MRT dengan operator seluler. Balik lagi MRT ada inginkan coverage tidak di dalamnya. Kecuali bila mereka mohon saya fasilitasi, ya saya fasilitasi," kata Rudiantara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar