Teknologi Terbaru 1 | Teknologi Israel Telah Menerobos Keamanan Whatsapp

Aplikasi WhatsApp di ponsel pintar. (AP: Patrick Sison)

Jakarta, Indonesia - WhatsApp, di antara layanan pesan sangat populer di dunia, sudah meminta 1,5 miliar pemakainya untuk memodernisasi versi terbaru software yang telah membetulkan masalah pelanggaran keamanan.

WhatsApp menuliskan pelanggaran ketenteraman terhadap software pengiriman pesannya memiliki karakteristik pemerintah yang memakai teknologi pemantauan yang dikembangkan perusahaan swasta - dan kumpulan hak asasi insan mungkin sudah menjadi sasaran.

Perusahaan kepunyaan Facebook tersebut mengatakan sudah memberi tahu Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk menolong penyelidikan pelanggaran yang ditemukan pada mula Mei tersebut.

Padahal sebelumnya, WhatsApp menggembar-gemborkan tingkat ketenteraman dan privasi yang tinggi, dengan pesan pada platformnya yang dienkripsi dari ujung ke ujung sampai-sampai WhatsApp dan pihak ketiga tidak dapat menyimak atau mendengarkannya.

Baca juga : Indonesia Potensial Jadi Pengguna Teknologi Tenaga Surya

Aplikasi WhatsApp di ponsel pintar. (AP: Patrick Sison)

Seorang juru bicara WhatsApp menuliskan serangan itu modern dan mempunyai semua kelebihan dari "perusahaan swasta yang bekerja dengan pemerintah dalam pengawasan".

Dikatakan bahwa pihaknya "sangat prihatin dengan penyalahgunaan" teknologi pengawasan, dan mereka percaya semua aktivis HAM barangkali telah menjadi target pelanggaran tersebut.

"Kami bekerja dengan kelompok-kelompok hak asasi insan untuk belajar sebanyak barangkali tentang siapa yang barangkali terkena akibat dari komunitas mereka. Di situlah benar-benar perhatian utama kami," kata seorang juru bicara.

Komisi Perlindungan Data Irlandia, regulator utama WhatsApp di Uni Eropa, menuliskan dalam sebuah pengakuan kerentanan "mungkin sudah memungkinkan aktor jahat guna menginstal perangkat empuk yang tidak sah dan menemukan akses ke data individu pada perlengkapan yang memasang WhatsApp".

Klaim 'serangan dam-diam terhadap pembela HAM'

Scott Storey, seorang dosen senior ketenteraman cyber di Sheffield Hallam University, menuliskan serangan tersebut tampaknya dilaksanakan oleh pemerintah yang menargetkan orang-orang tertentu, terutama semua aktivis hak asasi manusia.

Baca juga : 7 Skill Komputer Yang Harus Kamu Miliki Di Era Digital

"Untuk pemakai umum, ini bukan sesuatu yang butuh dikhawatirkan," katanya, menambahkan WhatsApp dengan cepat membetulkan kerentanan.

"Ini bukan seseorang yang mengupayakan mencuri pesan individu atau rinci pribadi."

Sebelumnya, Financial Times mengadukan kerentanan di WhatsApp memungkinkan penyerang guna menyuntikkan 'spyware' pada ponsel dengan menelepon target menggunakan faedah panggilan pada aplikasi.

Surat kabar tersebut mengatakan spyware dikembangkan oleh perusahaan pemantauan cyber Israel NSO Group, dan WhatsApp belum dapat memberikan estimasi berapa tidak sedikit ponsel yang ditargetkan.

Ditanya mengenai laporan itu, NSO menuliskan teknologinya dilisensikan untuk lembaga pemerintah yang berwenang "untuk destinasi tunggal memerangi durjana dan teror".

NSO pun mengatakan tidak mengoperasikan sistem tersebut sendiri, dan mempunyai proses perizinan dan pengecekan yang ketat.

"Dalam kondisi apa juga NSO tidak akan tercebur dalam operasi atau identifikasi target teknologinya, yang semata-mata dioperasikan oleh badan intelijen dan penegak hukum," sebut NSO.

Amnesty International, yang sebelumnya telah diadukan menjadi sasaran perlengkapan lunak, ketika ini menyokong tindakan hukum yang bakal memaksa Kementerian Pertahanan Israel untuk menarik keluar lisensi ekspor NSO Group sebab "serangan diam-diam terhadap pembela hak asasi insan di semua dunia".

"NSO Group memasarkan produknya untuk pemerintah yang dikenal sebab pelanggaran hak asasi insan yang keterlaluan, memberi mereka alat guna melacak aktivis dan pengkritik," kata Danna Ingleton, wakil direktur Amnesty Tech.

Baca juga : Siswa Indonesia Pengguna Teknologi Tertinggi di Dunia

Raksasa media sosial Facebook melakukan pembelian WhatsApp pada 2014 senilai AS$19 miliar.

Reuters