Teknologi Terbaru 1 | Mark Zuckerberg Diminta Klarifikasi Atas Kegagalan dalam Tragedi Christchurch

Mark Zuckerberg Diminta Klarifikasi Atas Kegagalan dalam Tragedi Christchurch

Mark Zuckerberg, CEO dan founder Facebook. Foto: Fortune

Jakarta - Pemerintah Selandia Baru meminta klarifikasi dari Chief Executive Officer (CEO) dari tiga platform media sosial familiar di dunia tentang insiden tragis atas serangan dua masjid di Christchurch, Selandia Baru pada hari Jumat (15/3).

CEO Facebook Mark Zuckerberg, CEO Twitter Jack Dorsey dan CEO Google Sundar Pichai didesak untuk menyatakan bagaimana mereka mengontrol konten siaran pada platform media sosial mereka.

Tiga perusahaan teknologi Amerika dibombardir dengan kritik dari sekian banyak  belahan dunia sesudah mereka diperkirakan tidak bisa mengidentifikasi dan menghentikan siaran dan penyebaran insiden penembakan pada hari Jumat.

Tragedi yang menewaskan 50 jamaah sekitar shalat Jumat disiarkan langsung melewati media sosial terduga teroris kulit putih, Brenton Tarrant.

Chief Executive Officer Vodafone (VOD) Selandia Baru, Spark dan 2degree menuliskan mereka sudah mengambil tahapan yang belum pernah terjadi sebelumnya guna mengidentifikasi dan menunda akses ke rekaman video serangan itu.

Mereka pun meminta perusahaan teknologi tinggi untuk menutup atau menghapus konten yang berhubungan dengan kekerasan.

“Meskipun operator jaringan sosial telah berjuang untuk menyelesaikan video pada hari Jumat, tersebut masih tersebar luas dan jangan disiarkan di internet,” menurut keterangan dari pernyataan bareng yang dikeluarkan oleh perusahaan di website web mereka.

Perdana menteri Australia, Scott Morrison, pada Selasa (19/3/2019) mengkritik dilanjutkannya peran tanpa batas yang dimainkan oleh teknologi internet pada penembakan di Selandia Baru dan serangan terorisme lainnya. Dia mengaku kekhawatirannya di suatu surat tersingkap pada Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

“Sangat tidak dapat diterima bahwa internet diperlakukan sebagai ruang tanpa aturan,” kata Morrison pada surat tersebut, meminta isu itu di diskusikan pada pertemuan G20 di osaka pada bulan Juni.

Ia pun mengatakan pemerintah di semua dunia mesti meyakinkan bahwa perusahaan teknologi menyaring dan menghapus konten yang bersangkutan dengan terorisme, dan transparan mengenai bagaimana mereka melakukannya.

Baca juga : 7 Skill Komputer Yang Harus Kamu Miliki Di Era Digital

Sebelumnya, Asosiasi Pengiklan Selandia Baru dan Dewan Komunikasi Komersial menarik keluar iklan di platform media sosial yang diperkirakan gagal menyaring rekaman tragis insiden tersebut dan menerbitkan pernyataan yang secara bersama-sama membantahnya.

“Jika empunya situs web bisa menargetkan iklan untuk pengunjung dalam waktu tidak cukup dari itu, kenapa teknologi yang sama tidak dapat dipakai untuk menangkal siaran negatif disiarkan langsung?” cocok dengan pengakuan bersama.

Boikot 
Beberapa perusahaan ternama diadukan telah unik iklan digital mereka semenjak dimulainya serangan jamaah shalat Jumat di Christchurch.

“Jika empunya situs web bisa menargetkan iklan untuk pengunjung dalam masa-masa kurang, kenapa teknologi yang sama tidak dapat dipakai untuk menangkal konten negatif disiarkan langsung?”

Itulah pertanyaan yang dikemukakan oleh Asosiasi Pengiklan Selandia Baru dan Dewan Komunikasi Komersial pada platform media sosial yang diperkirakan gagal menyaring pelajaran siaran di website web mereka.

Ia pun mengeluarkan pengakuan yang menyerukan perusahaan di bawah yurisdiksinya guna mempertimbangkan pulang investasi iklan dan platform iklannya.

Setelah pengakuan itu, sejumlah perusahaan familiar di Selandia Baru telah beraksi untuk memboikot platform media sosial yang hadir dalam serangan tidak manusiawi, The New Zealand Herald melaporkan.

ASB Bank, waralaba cepat saji Burger King dan perusahaan telekomunikasi Spark diadukan menarik iklan mereka dari Facebook dan Google.

Perusahaan lain laksana Kiwibank, ANZ Bank Selandia Baru, ASB Bank, dan Lotto Selandia Baru pun telah unik iklan digital mereka semenjak awal.

Kesepakatan yang dijangkau oleh perusahaan-perusahaan ini ialah untuk menuntut sikap “bahaya konten online yang tidak diatur” dan mendesak perusahaan berbasis teknologi untuk memungut tindakan yang tepat. (cak)